| SARAH NATASHA 26211612 1EB19 Penduduk Miskin dan Alokasi Dana Program Pengentasan Kemiskinan di kota padang |
| Ekonomi yang tumbuh semakin kuat dan disertai kenaikan PDRB per kapita, belum diikuti oleh persebaran kekayaan pada seluruh penduduk atau masih ada kesenjangan. Kesenjangan itu tercermin pada angka gini ratio, dimana semakin besar gini ratio semakin besar kesenjangan yang ada. Meski ekonomi Kota Padang terus tumbuh, tetapi belum dapat dinikmati secara merata oleh seluruh penduduk kota. Hal tersebut bisa dilihat dari angka gini ratio Kota Padang yakni sebesar 0,2637 pada tahun 2008 yang berarti masih terjadi ketimpangan distribusi pendapatan. Kesenjangan pendapatan antara kelompok penduduk, salah satunya merefleksikan masih banyaknya penduduk yang hidup dalam kemiskinan. Penduduk miskin adalah penduduk yang pendapatan atau pengeluaran per kapita per bulannya berada di bawah angka garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS. Jumlah penduduk miskin dihitung oleh BPS dengan menggunakan hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Untuk keperluan pelaksanaan berbagai program Pemerintah, khususnya penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), maka pendekatan yang digunakan adalah jumlah rumah tangga miskin dan bukan jumlah penduduk miskin. Jumlah rumah tangga miskin ditetapkan dengan menggunakan 14 (empat belas) kriteria yang ditetapkan pemerintah berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh BPS Kota Padang tahun 2006, jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kota Padang berjumlah 38.120 RTM. Pendataan Sensus Ekonomi tahun 2006 ini dijadikan data dasar (data base) untuk penetapan Rumah Tangga Miskin yang berhak mendapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kota Padang tahun 2006 , 2007 dan 2008. Namun pada akhir tahun anggaran 2008, BPS Kota Padang melaksanakan PPLS. Dari hasil PPLS dimaksud ternyata jumlah RTM telah berkurang menjadi 29.661 RTM atau turun sebesar 22,19%. Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kota Padang Menurut Kecamatan Tahun 2006 - 2008
Dari tabel dapat dilihat, untuk persebaran secara geografis, maka konsentrasi rumah tangga miskin terbesar terdapat di Kecamatan Koto Tangah, diikuti oleh Lubuk Begalung dan Kuranji. Jumlah rumah tangga miskin di tiga kecamatan tersebut hampir separuh atau mencapai 49 persen dari jumlah rumah tangga miskin di Kota Padang. Melalui program pengentasan kemiskinan, secara bertahap rumah tangga miskin di Kota Padang terus berkurang, sehingga pada tahun 2008 rumah tangga miskin turun menjadi 29.661 RTM atau telah berkurang sebanyak 8.459 RTM atau sebesar 22,19 persen, jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2006 dan 2007. Dalam upaya untuk mengatasi masalah penduduk miskin, maka pemerintah telah melakukan berbagai program pengentasan kemiskinan, seperti Bantuan Langsung Tunai, Bantuan Beras Miskin, P2KP, PAMSIMAS, PNPM Mandiri dan program-program lainnya. Program-program tersebut, ada yang dibiayai oleh APBN , APBD Propinsi dan APBD Kab/Kota. Selama tahun 2008 untuk program-program kemiskinan di Kota Padang telah dianggarkan dana lebih kurang Rp.53,8 Milyar, yang tersebar pada beberapa urusan pemerintahan. Alokasi Dana Program Pengentasan Kemiskinan Menurut Urusan Pemerintahan di Kota Padang Tahun 2008
Sumber : Bappeda Kota Padang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pendapatan Perkapita Penduduk Padang Rp 29,44 Juta
Padang, (ANTARA) - Pendapatan perkapita berdasarkan harga berlaku penduduk Kota Padang hingga akhir 2010 meningkat menjadi Rp29,44 juta/tahun dari tahun sebelumnya Rp24,93 juta/tahun.
'Pendapatan perkapita 2010 naik cukup tinggi dari awal pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah Padang atau pada 2006 yang saat itu masih Rp16,55 juta/tahun,' kata Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Padang, Ervan Bahar di Padang, Senin.
Peningkatan pendapatan perkapita tersebut memberi pengaruh besar terhadap peningkatan produc domestic reginal bruto (PDRB) Kota Padang atas dasar harga berlaku menjadi Rp23,793 triliun hingga akhir 2010 dari sebelumnya Rp21,837 triliun pada 2009.
Pendapatan perkapita tersebut juga mendorong peningkatan PDRB atas dasar harga konstan yang pada 2010 mencapai Rp12,004 triliun dari sebelumnya Rp11,345 triliun pada 2009 sekaligus mendorong tercapaianya pertumbuhan ekonomi 2010 sebesar 5,81 persen naik dari 5,08 persen pada 2009.
Dengan kondisi tersebut, maka perhitungan tingkat ketenagakerjaan di Padang didasarkan kepada jumlah penduduk yang berusia diatas 15 tahun.
Dimana pada 2010 jumlah penduduk berusia kerja di daerah ini mencapai 320.696 orang atau 72,30 persen dari total penduduk 833.562 orang.
Dari jumlah warga berusia kerja itu yang merupakan angkatan kerja sebanyak 53,21 persen atau mencapai 320.693 orang dan yang bukan angkatan kerja sebanyak 282.001 jikwa atau 46,79 persen.
Penduduk usia kerja tapi bukan angkatan kerja itu adalah anak sekolah, pengurus rumah tangga dan lainnya, tambahnya.
Lebih lanjut, dari jumlah warga yang masuk angkatan kerja pada 2010 tersebut maka yang telah bekerja tercatat 270.379 orang atau 84,31 persen, yang sedang mencari pekerjaan 50.317 orang atau 15,69 persen.
Ia memberi rincian, jumlah angkatan kerja di Padang pada 2010 sebanyak 320.693 orang mengalami penurunan dari tahun 2009 yang tercatat 346.639 orang dan pada 2008 sebanyak 363.763 orang.
Penurunan jumlah angkatan kerja dalam tiga tahun terakhir juga diimbangi meningkatnya jumlah warga yang bekerja yakni pada 2008 tercatat 82,83 persen dari 363.763 orang angkatan kerja.
Lalu di 2009 jumlah warga yang bekerja tercatat 84,13 persen dari 346.639 orang angkatan kerja dan di 2010 warga bekerja naik menjadi 84,31 persen dari 320.693 orang warga yang masuk angkatan kerja.
Persentase jumlah warga Padang yang mencari kerja juga menurun dalam tiga tahun terakhir yakni pada 2008 sebanyak 17,17 persen, 2009 turun menjadi 15,86 persen dan 2010 kembali ditekan menjadi 15,69 persen, tambahnya. (antara-sumbar.com)
'Pendapatan perkapita 2010 naik cukup tinggi dari awal pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah Padang atau pada 2006 yang saat itu masih Rp16,55 juta/tahun,' kata Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Padang, Ervan Bahar di Padang, Senin.
Peningkatan pendapatan perkapita tersebut memberi pengaruh besar terhadap peningkatan produc domestic reginal bruto (PDRB) Kota Padang atas dasar harga berlaku menjadi Rp23,793 triliun hingga akhir 2010 dari sebelumnya Rp21,837 triliun pada 2009.
Pendapatan perkapita tersebut juga mendorong peningkatan PDRB atas dasar harga konstan yang pada 2010 mencapai Rp12,004 triliun dari sebelumnya Rp11,345 triliun pada 2009 sekaligus mendorong tercapaianya pertumbuhan ekonomi 2010 sebesar 5,81 persen naik dari 5,08 persen pada 2009.
Dengan kondisi tersebut, maka perhitungan tingkat ketenagakerjaan di Padang didasarkan kepada jumlah penduduk yang berusia diatas 15 tahun.
Dimana pada 2010 jumlah penduduk berusia kerja di daerah ini mencapai 320.696 orang atau 72,30 persen dari total penduduk 833.562 orang.
Dari jumlah warga berusia kerja itu yang merupakan angkatan kerja sebanyak 53,21 persen atau mencapai 320.693 orang dan yang bukan angkatan kerja sebanyak 282.001 jikwa atau 46,79 persen.
Penduduk usia kerja tapi bukan angkatan kerja itu adalah anak sekolah, pengurus rumah tangga dan lainnya, tambahnya.
Lebih lanjut, dari jumlah warga yang masuk angkatan kerja pada 2010 tersebut maka yang telah bekerja tercatat 270.379 orang atau 84,31 persen, yang sedang mencari pekerjaan 50.317 orang atau 15,69 persen.
Ia memberi rincian, jumlah angkatan kerja di Padang pada 2010 sebanyak 320.693 orang mengalami penurunan dari tahun 2009 yang tercatat 346.639 orang dan pada 2008 sebanyak 363.763 orang.
Penurunan jumlah angkatan kerja dalam tiga tahun terakhir juga diimbangi meningkatnya jumlah warga yang bekerja yakni pada 2008 tercatat 82,83 persen dari 363.763 orang angkatan kerja.
Lalu di 2009 jumlah warga yang bekerja tercatat 84,13 persen dari 346.639 orang angkatan kerja dan di 2010 warga bekerja naik menjadi 84,31 persen dari 320.693 orang warga yang masuk angkatan kerja.
Persentase jumlah warga Padang yang mencari kerja juga menurun dalam tiga tahun terakhir yakni pada 2008 sebanyak 17,17 persen, 2009 turun menjadi 15,86 persen dan 2010 kembali ditekan menjadi 15,69 persen, tambahnya. (antara-sumbar.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar