AKUNTANSI INTERNASIONAL

1.      Apa buktinya dari tiga pengaruh inggris dalam akuntansi di india ?

·         Perekonomian Eropa mulai bersaing dengan India setelah Portugis tiba pada tahun 1498. Benteng luar pertama orang Inggris dibentuk di perusahaan India bagian selatan tahun 1619, dan stasiun perdagangan terus-menerus dibuka di bagian lain selama tahun 1850-an.

Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi

Pengaruh Inggris meluas pada akuntansi : Pelaporan keuangan diajukan pada saat presentasi wajar dan ada profesi akuntansi independen yang mengatur standar akuntansi dan proses audit. Dua sumber utama standar akuntansi keuangan di India adalah lembaga hukum dan profesi akuntansi. Penetapan lembaga pertama diatur dalam undang undang tahun 1857.

< http://fadhilzs.blogspot.com/2012/04/resume-akuntansi-internasional.html >

·         India telah meningkatakan taraf ekonomi secara signifikan dalam dekade terakhir ini, tidak hanya tingkat kemiskinan yang telah berkurang, tetapi pertumbuhan ekonomi telah meningkat dan berbagai macam indikator sosial telah meningkat seperti Harapan hidup dan melek huruf. Karena yang diterapkan di India berasal dari inggris, standar akuntansinya memusatkan pada kebutuhan informasi dari para investor. Pada tahun 1949, ICAI (Institute of Chartered Accountants in India) dibentuk sebagai organisasi nasional dari akuntan yang telah terdaftar di India. Kemudian ASB (Accounting Standard Board) didirikan untuk merumuskan standard akuntansi untuk membantu dewan ICAI dalam menciptakan dan merubah standar akuntansi di India. ASB memberikan pertimbangan terhadap IAS (International Accounting Standards) dan IFRS yang diterbitkan oleh IASB (international Accounting Standard Board) dan mencoba untuk mengimplementasikannya dalam standar mereka sampai batas yang memungkinkan, mengingat keadaan di sekitar India.

< http://warta-ekonomi.blogspot.com/2010/10/perbandingan-akuntansi-keuangan.html >

·         India menganut system Hukum umum. Berikut adalah konvergensi IFRS yang dilakukan oleh Negara India adalah dimana Peraturan di India sebagian besar sama dengan IFRS, kecuali untuk pencadangan perataan penghasilan yang masih diperbolehkan di India.

< http://ayucintyavirayasti.blogspot.com/2014/04/tiga-negara-yang-paling-banyak-mengacu.html >

2.      Berikut ini adalah ratio keuangan yang digunakan oleh analisis :

o   Likuiditas        : Rasio terkini; arus kas dari usaha terhadap hutang terkini

o   Kelayakan       : Utang terhadap ekuitas; utang terhadap asset

o   Profotabilitas   : Pengembalian asset; pengembalian ekuitas

Diminta : Bayangkan jika anda membandingkan rasio keuangan perusahaan dari negara-negara yang telah dibahas dalam bab ini. Diskusikan praktik akuntansi yang diidentifikasi pada tampilan 4-4 yang akan memengaruhi perbandingan anda untuk keenam rasio yang terdaftar !

·         Jadi, dari rasio keuangan perusahaan AS, Meksiko, Jepang, Cina, dan India masing masing memiliki perbandingan dari segi penggabungan usaha : pembelian atau pooling, Negara AS, Meksiko, dan Cina hanya melakukan pembelian, sedangkan negara Jepang dan India melakukan pembelian & pooling.

·         Dari segi Goodwill negara AS, Meksiko, Cina melakukan kapitalisasi dan uji penurunan nilai sedangkan Jepang dan India melakukan kapitalisasi, amortisasi, dan uji penurunan nilai.

·         Dari segi assosiasi kelima negara tersebut melakukan hal yang sama yaitu menggunakan metode ekuitas dari segi penilaian asset. Negara AS, Jepang, dan Cina melakukan dengan metode harga perolehan. Lalu Meksiko menggunakan penyesuaian kisaran harga, sedangkan India menggunakan harga perolehan dan harga wajar.

·         Dari segi Penilaian Persediaan LIFO negara AS dan Jepang boleh menggunakan metode tersebut. Lalu Meksiko tidak menggunakan metode LIFO, sedangkan Cina dan India dilarang menggunakan metode LIFO.

·         Dari segi Kemungkinan Rugi kelima negara dapat diakui. Dari segi Sewa Pembiayaan kelima negara tersebut dikapitalisasi.

·         Dari segi Pajak Tangguhan kelima tersebut diakui.

·         Dari segi Cadangan untuk memuluskan pendapatan Negara AS, Meksiko, Jepang, dan Cina tidak memiliki cadangan untuk memuluskan pendapatannya. Sedangkan India memiliki beberapa cadangan untuk memuluskan pendapatannya.

3.      Tuliskan program reformasi untuk pengembangan pasar modal cina !

·         Reformasi dibidang Politik

Dalam bidang politik, Deng berhasil mewujudkan stabilitas nasional yang penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan ekonomi, serta adanya dukungan politik terhadap kepemimpinan nasional. Keberhasilan Cina mampu menghindari benturan sejarah, dengan mengakui bahwa Cina telah tumbuh melelui tahapan revolusi, rekonstruksi, dan reformasi. Jadi Cina mengakui bahwa keberhasilan hari ini tidak lepas dari modal sejarah masa lalu. Itu sebabnya Cina mampu menempatkan pemimpin-pemimpin nasionalnya pada tempat terhormat, apapun kesalahan dan kekeliruan yang telah dibuatnya karena jasa mereka tidak bisa dihilangkan oleh kesalahannya. Akhirnya tidak ada kebencian dan permusuhan antar generasi.

·         Reformasi dibidang Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi ini dimulai ketika Den Xiaoping mengeluarkan kebijakan perombakan tata ekonomi RRC. Gagasan perombakan ini dituangkan dalam gagasan empat bentuk modernisasi RRC. Empat bentuk modernisasi ini mencakup bidang pertanian, industri, iptek, dan militer. Gagasan ini dikemukakan pada sidang pleno ketiga kongres Sentral Komite ke–XI Partai Komunis Cina (PKC) pada tahun 1978. Sidang ini menjadi arena kritik kesalahan-kesalahan Mao Tse Tung dalam menangani berbagai masalah, termasuk bidang ekonomi. Serangan tersebut terutama dilancarkan oleh Deng Xiaoping. Deng Xiaoping melihat pertumbuhan ekonomi negara-negara tetangga terutama Jepang dan Korea Selatan lebih maju dibandingkan dengan RRC. Sehingga memberi inspirasi bagi Deng Xiaoping untuk merekomendasikan perombakan tata ekonomi RRC. Menurut Deng Xiaoping hal ini perlu dilakukan karena kemunduran ekonomi RRC dapat memberi peluang terhadap keresahan sosial di dalam negeri, hal ini juga dapat memberi kesan dan citra negatif bagi RRC.

Reformasi ekonomi dimulai di sektor pertanian. Pada tahun 1978, Deng kembali menghidupkan kebijakan sistem intensif Liu Shaoqi yang diperkenalkan pada awal tahun 1960an. Kebijakan ini termasuk pasar bebas, kepemilikan tanah pribadi, dan tanggung jawab petani dalam mengatur tanah pertanian mereka sendiri menurut kontrak penetapan quotabkeluarga setiap rumah tangga. Kebijakan ini menemukakan dua tipe kontrak yaitu :

a.       Baochan daohu, yang mengharuskan rumah tangga memenuhi quota negara dan keperluan wilayahnya.

b.      Baogan daohu, membolehkan rumah tangga untuk memperoleh hasil produksi yang lebih setelah terlebih dahulu memenuhi kebutuhan negara dan desanya.

Pemerintahan Deng juga menghapuskan sistem komune rakyat dan diganti dengan pemerintahan administrasi setempat. Keuntungan sistem ini adalah meningkatkan semangat petani untuk bekerja lebih keras dan meningkatkan pendapatannya. Deng berhasil memperoleh dukungan dari 800 juta petani. Deng Xiaoping juga lebih mementingkan hal-hal yang tidak searah pemikiran Mao Tse Tung, seperti penekanan pentingnya pertumbuhan ekonomi, pemberian kebebasan terbatas, orientasi keuntungan material, pemekaran kembali nilai-nilai tradisional, dan konfusianisme. Langkah selanjutnya yang dilaksanakan Deng Xiaoping adalah upaya mengurangi pengaruh kebijakan Mao yang dianggap merupakan panghalang bagi kebijakan modernisasi Reformasi di Cina hanya terbatas pada reformasi ekonomi, dengan membuka ekonomi Cina dengan dunia luar, memperkenalkan ekonomi pasar, dan mengundang investor asing ke Cina.

Deng Xiaoping yang juga terkenal sebagai seorang pragmatis mengajak para untuk meninggalkan sementara masalah-masalah ideologi seperti masalah pertentangan kelas, penguasaan alat-alat produksi secara ketat oleh negara, dan bentuk penerapan ideologi kaku lainnya. Di sisi lain Deng Xiaoping mendorong RRC ke arah upaya-upaya peningkatan produksi nasional meskipun perlu melakukan manajemen kapitalistik yang sangat kontradiktif dengan ideologi komunis.

Langkah ekonomi reformasi Cina diikuti dengan mengembangkan industri manufaktur, untuk memperluas dan meningkatkan usaha kecil menengah dan wiraswasta. Bukan Cuma reformasi di pedesaan, reformasi di perkotaan juga dilakukan dengan memprioritaskan untuk memperkuat perusahaan negara dengan memisahkan kepemilikan dari fungsi operasional, memperkenalkan sistem tanggung jawab kontrak perindustrian, serta perusahaan-perusahaan besar milik negara dapat dengan sukarela menjadi perusahaan bersama dengan tanggung jawab yang dibatasi.

Cina memprioritaskan kepada sektor ekonomi yang dapat menghasilkan pertumbuhan yang pesat tanpa intervensi pemerintah yang besar. Cina juga membuka untuk penanaman modal asing (PMA). Untuk membawa Cina ke dalam perekonomian global, kebijakan yang diambil adalah kebijakan pintu terbuka (Kaifang Zhenzheb). Tujuan kebijakan ini adalah untuk memperlancar jalannya modernisasi melalui pengembangan teknologi dan kemampuan serta menarik para investor. Selain itu, kebijakan pintu terbuka juga menerapkan 3 cara alih teknologi yaitu joint venture counter trade dan zona eksklusif khusus. Hasilnya adalah ekspor dan produksi Cina meningkat dengan tajam dan dalam waktu yang singkat tanpa pengeluaran dana pemerintah yang besar. Reformasi ekonomi di bidang administrasi juga dilakukan bertahap dan berhasil mengatasi hiperinflasi dan depresiasi. Pemerintah juga mendirikan lembaga-lembaga yang memungkinkan untuk mengendalikan inflasi, juga pembaharuan sistem perbankan dan pengembangan pasar modal.

·         Reformasi dibidang Budaya

Untuk menciptakan kondisi masyarakat yang mampu mendukung reformasi ekonomi, Cina juga melakukan reformasi budaya yang dikenal dengan “Liberalisasi Pikiran”. Masyarakat Cina adalah masyarakat yang kokoh mempertahankan nilai-nilai tradisional, terutama pengaruh konfusianisme yang kuat pada petani-petani tradisional. Pengaruh yang kuat ini disebabkan rentang sejarah panjang, disamping Cina merupakan negara agraris dengan petani yang mencapai hampir 80% dari penduduk Cina. Reformasi ini dimaksudkan untuk menyesuaikan sisi-sisi pengaruh konfusianisme dan budaya petani tradisional yang kurang sesuai dengan semangat pembangunan Cina.

Di satu sisi liberalisasi pikiran menentang konsep perekonomian terencana dan terpusat yang dianggap unggul, pengendalian badan-badan usaha oleh pemerintah serta konsep sama rata yang tidak sejalan dengan konsep laba atau bisnis. Di sisi lain, liberalisasi pikiran mendorong masyarakat Cina untuk mengaktualisasikan diri, aktualisasi diri itu merupakan sikap yang bertentangan dengan ajaran konfusianisme yang menekankan ajaran kebersamaan. Oleh sebab itu Deng mengatakan bahwa “kaya adalah mulia’. Selain itu, liberalisasi pikiran bertujuan untuk mengikis sikap petani tradisional yang pada umumnya cepat puas dan berpedoman bahwa hidup bukan untuk bekerja, tetapi bekerja untuk hidup sehingga kerja tidak untuk mencapai prestasi.

·         Reformasi dibidang Hukum

Bagi Cina yang penting adalah bagaimana mereka mengawali reformasi dengan penegakan hukum yang konsisten dan keteladanan poemimpin. Hukum bukan untuk dikompromikan tetapi dilaksanakan dengan teguh. Hukum harus dipaksakan, kesadaran baru timbul kemudian menjadi kebiasaan. Hukum berlaku bagi semua dan pemerintah-pemerintahnya.

Reformasi Perekonomian Cina

·         Reformasi yang dilakukan ada empat tahap, yaitu yang pertama tahun 1978-1984 yang merupakan tahap awal dan tahap penerapan prinsip ekonomi pasar dengan fokus pada wilayah pedesaan pemerintah mempromosikan sosialisme pasar guna menciptakan pasar kerja. Pertimbangannya, tanpa kebebasan untuk mengalokasikan “sumberdaya kerja” tidak akan sanggup bertindak rasional dalam merestrukturisasi produksi guna merespon sinyal yang dipancarkan oleh pasar.

·         Tahap kedua pada tahun 1984-1992 yang menekankan pada penerapan perekonomian pasar di kota dengan menyesuaikan harga menurut hukum penawaran dan permintaan walaupun dengan perencanaan yang tidak terpusat. Pemerintah kemudian menetapkan empat zona khusus ekonomi di sepanjang pesisir selatan provinsi Guangdong dan Fujian, bagi investor asing.

·         Tahap yang ketiga ialah dimulai pada tahun 1992, Cina menagaskan bahwa target dari reformasinya yaitu membangun sistem ekonomi pasar sosialis yang baru melalui reformasi market oriented di berbagai bidang dan ada perencanaan dengan baik. Hasilnya, pada 1983 hampir 98 persen dari seluruh petani rumah tangga beroperasi menurut logika sistem baru ini, dimana lahan-lahan kolektif dimanfaatkan untuk memproduksi barang-barang yang dijual di pasar.

·         Tahap terakhir dimulai pada tahun 2003 yang menekankan pada “Penyempurnaan Sistem Ekonomi Pasar Sosialis” yang direncanakan akan terwujud pada tahun 2020. Tahap keempat ini menekankan pada 5 pilar yang menjadi penopang terwujudnya penyempurnaan ini yaitu titik berat pada wilayah perkotaan dan pedesaan secara bersama-sama, pembangunan wilayah lokal, pembangunan social & ekonomi, keseimbangan antara pembangunan manusia dan alam, serta peningkatan pembangunan internal dan kerjasama internasional.        

http://pendidikan4sejarah.blogspot.com/2011/11/cina-era-deng-xiaoping.html

http://sukmazaman.blogspot.com/2012/01/perkembangan-perekonomian-cina-dari.html

Contoh Kasus Pelanggaran dana

Harian         :         BeritaTernate.com, 31, JULI 2014

Tema        :      Kasus Penyelewengan Dana Beasiswa Hampir 12 Miliar

Isi Berita  

BeritaTernate.com, Temuan Inspektorat terhadap anggaran beasiswa untuk siswa miskin tahun 2010 yang tak dipertanggungjawabkan sebesar Rp 11,89 miliar. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Suratin Ibrahim mengatakan temuan seperti ini bukan pertama kali terjadi di internal Dikbud. Dia lantas menyebutkan salah satu contoh kasus, yakni dugaan penyalahgunaan dana tunjangan guru di daerah terpencil. 

“Salah satu contoh kasus sebelumnya adalah tunjangan guru daerah terpencil (gurdacil) yang sampai saat ini juga mengendap dan tidak ada tindak lanjut dari pihak aparat penegak hukum,” ungkapnya. Menurut Suratin, oknum-oknum pejabat di Dikbud saat ini terkesan lebih mementingkan kepentingan pribadi melalui kebijakan-kebijakan politik untuk memperkaya diri. “Oknum-oknum di Dikbud sudah tidak lagi berorientasi untuk memajukan pendidikan di Malut,”sebutnya.

Sementara di bagian lain, pihak Inspektorat sendiri terkesan mulai dingin. Kepala Inspektorat Malut Muabdin H Radjab mengaku sudah menerima dokumen pertanggungjawaban dari Imran Yakub selaku PPK dalam penyaluran beasiswa tersebut. “Karena itu sudah tidak ada masalah,”kata Muabdin. “Namun untuk daftar nama-nama penerima dan besarannya tidak bisa dibuktikan karena pertanggungjawabannya ada di tingkat sekolah,” imbuh Muabdin. Muabdin tampak berbelit-belit saat menjawab pernyataan tersebut.

Dari pihak Polda menyatakan telah resmi mengusut kasus dugaan penyelewengan dana beasiswa miskin di Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar) Malut sebesar Rp 11,89 miliar. Penyelidikan kasus kasus dugaan korupsi APBN tahun 2010 yang diduga melibatkan petinggi Dikjar Malut itu telah dimulai Rabu (27/11) kemarin. “Seperti yang kami katakan sebelumnya, kami menjadikan pemberitaan di media massa sebagai dasar untuk melidik kasus ini. Dan penyelidikan telah dilakukan,”jelas Kabid Humas Polda Malut, AKBP Hendry Badar.

Menurutnya, langkah awal akan dilakukan pengumpulan data dan fakta. Sekedar diketahui, masalah tersebut terungkap karena adanya hasil audit Inspektorat Malut, menyebutkan, tidak ada pertanggujawaban jelas dalam penyaluran dana beasiswa miskin tersebut. Imran Yakub, yang saat ini menjabat s ebagai Kadis Dikjar Malut, saat itu menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek 2010 dari APBN itu. (rb/ws)

PRINSIP ETIKA PROFESI AKUNTANSI

1. Tanggung jawab profesi

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Dalam hal ini banyak pihak yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan profesinya.

2. Kepentingan publik

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukan komitmen atas profesionalisme. Tersangka kasus tersebut sudah jelas membuat kecewa publik, karena sudah mencurangi dana untuk rumah ibadah .

3. Integritas

Integritas mengharuskan seorang pekerja yang mempunyai profesi akuntansi untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa anggaran rumah ibadah. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi.

4. Objektivitas

Prinsip objektivitas mengharuskan setiap anggota yang mengurusi hal tersebut untuk bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau dibawah pengaruh pihak lain. Tetapi nyatanya beliau tidak seperti itu.

5. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Seharusnya pihak yang menyelewengkan dana mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya, karena hal tersebut demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung jawab profesi kepada publik.

6. Perilaku Profesional

Pihak yang tidak bertanggung jawab itu, sudah membuat masyarakat public berpandang negative terhadap aparat pemerintahan.

7. Standar Teknis

Seorang seperti beliau harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas.

http://www.beritaternate.com/2013/11/kasus-penyelewengan-dana-beasiswa-hampir-12-miliar.html

PAPER PENGARUH TIPE INDUSTRI, UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

A.     Latar Belakang Masalah

Perusahaan dituntut untuk melakukan suatu tindakan yang lebih peduli kepada masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab perusahaan, perusahaan melakukan pertanggung jawaban sosial atau yang dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR), Pelaksanaan CSR yang menuntut adanya pertanggungjawaban dari perusahaan kepada masyarakat (sosial) dan lingkungan melanda dunia bisnis secara global, tidak terkecuali di Indonesia CSR merupakan suatu pernyataan umum yang mengindikasikan kewajiban perusahaan untuk menggunakan sumber daya ekonomi yang dimiliki dalam setiap aktivitas bisnis perusahaan yang dilakukan guna menyediakan dan memberikan kontribusi kepada stakeholder. Keberadaan perusahaan dalam jangka panjang memerlukan dukungan stakeholder. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban sosial yang dilakukan perusahaan ditujukan bagi para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam seluruh kegiatan perusahaan demi mewujudkan harmonisasi ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berimbang. Pertanggungjawaban sosial yang dilakukan perusahaan perlu disampaikan kepada stakeholder. Adanya tuntutan terhadap perusahaan untuk memberikan informasi yang transparan, memiliki akuntabilitas, dan tata kelola perusahaan yang semakin baik, memaksa perusahaan untuk memberikan informasi berkaitan dengan aktivitas social.

B.     Rumusan Masalah

Untuk menguji apakah pengaruh tipe industri, ukuran perusahaan, profitabilitas terhadap corporate social responsibility adapun rumusan masalahnya yaitu :

-          Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap social perusahaan …?

-          Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap corporate social responsibility…?

C.     Metodelogi penelitian

Penelitian ini menggunakan

-           metode content analysis untuk mengukur pengungkapan pertanggung jawaban sosial.

-          CSRDI ((CorporateSocial Responsibility Disclosure Index-)

D.     Pembahasan

Content analysis adalah merupakan suatu metode yang dapat melakukan pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi yang tertulis atau tercetak dalam suatu media pelaporan, merupakan metode analisis teks yang cukup handal, dan bertujuan untuk menjelaskan variabel dari gejala yang nyata bukan untuk memahami suatu fenomena

A. Annual Report

Pengungkapan pertanggungjawaban social perusahaan dalam laporan tahunan (annual report) secara content analysis diukur dengan menggunakan 77 item pengungkapan yang terdiri dari tema Lingkungan, Energi, Kesehatan dan Keselamatan Tenaga Kerja, Lain-lain tentang Tenaga Kerja, Produk dan Konsumen, dan Keterlibatan Masyarakat.

b. Analisa Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai

           minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi

Pada variabel ukuran perusahaan (SIZE), memiliki nilai rata-rata dan standar deviasi masingmasing sebesar 27,694987 dan 1,5090651. Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai terendah (minimum) sebesar 23,5743 yang dimiliki oleh PT Dyviacom Intrabumi Tbk dan nilai tertinggi (maksimum) sebesar 30,8258 yang dimiliki oleh PT United Tractors Tbk. Pada variabel profitabilitas (PROFIT), nilai terendah (minimum) adalah sebesar 0,0005 yang dimiliki oleh PT Wahana Phonix Mandiri Tbk dan nilai tertinggi (maksimum) sebesar 0,1919 yang dimiliki oleh PT Centris Multi Persada Pratama Tbk. Variabel profitabilitas yang diukur dengan ROA, yaitu perbandingan antara laba bersih dengan total aktiva, memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 0,054509 dan standar deviasi sebesar 0,0483288yang menunjukkan bahwa rata-rata sebesar 5,51%

c. analisa model regresi Linear Berganda

Dari hasil uji regresi pada model regresi, persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai

berikut:       

CSRD = - 0,572 + 0,044 TIPE + 0,026 SIZE + 0,049 PROFIT

E.      Kesimpulan dan Saran

-          Hasil penelitian menunjukkan bahwa tipe industri berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang termasuk klasifikasi high profile berjumlah 48 perusahaan. Dari 48 perusahaan tersebut, terdapat 21 perusahaan yang mengungkapkan pertanggungjawaban social di atas rata-rata. Hal ini menunjukkan bahw perusahaan yang termasuk klasifikasi high profile mengungkapkan pertanggungjawaban sosial lebih baik.

-          Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pertanggungjawaban sosial dipengaruhi oleh ukuran perusahaan dimana perusahaan besar cenderung mengungkapkan pertanggungjawaban sosial yang lebih luas. Selain itu, juga menunjukkan bahwa perusahaan besar merupakan emiten yang paling banyak disoroti oleh publik sehingga pengungkapan yang lebih besar merupakan pengurangan biaya politis sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan demikian maka, semakin besar perusahaan, maka inisiatif dalam melakukan dan mengungkapkan pertanggungjawaban sosial semakin tinggi.

-          Hasil penelitian menunjukkan bahwa, profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap

pengungkapan pertanggungjawaban sosial. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat ROA yang tinggi, belum tentu mengalokasikan dananya tersebut pada kegiatan sosial dan lingkungan sehingga tingkat pengungkapan pertanggungjawaban sosial yang dilakukan masih rendah